Selasa, 27 Desember 2011

Salam Natal 2011

Kotbah Natal dari tahun ke tahun selalu memiliki kemiripan. Pertanyaan pendeta di suatu gereja di daerah  Kebayoran Baru atas bagian mana dari episode kelahiran Yesus yang paling menarik perhatian jemaat, cukup menggelitik. Kita tahu bahwa banyak cerita klip pada episode kelahiran Yesus mulai dr kehamilan Maria diluar nikah, bintang yang diikuti orang majus, malaikat yang memberikan kabar kelahiran kepada gembala, Yusuf dan Maria yang kesulitan mencari tempat istirahat, hingga Yesus yang lahir di kandang sapi. 
Kelahiran seseorang umumnya menentukan status seseorang. Kalau di Jakarta melahirkan di RS bagus menunjukkan orang berpenghasilan lebih dari cukup, sementara warga kelas menengah bisa melahirkan di RS bersalin, kelas selanjutnya melahirkan di RS umum atau bidan. 
Status orangtua menjanjikan status bagi si anak. Sama seperti sekolah statusnya beragam; disamakan, diakui,  dan terdaftar. Orangtua dan anak tentu ingin anak belajar di sekolah dgn status disamakan atau diakui. Hal ini menjadi wajar karena berkesan lebih baik. Kalau orangtua baik umumnya anak-anaknya diperlakukan dengan baik oleh masyarakat, demikian sebaliknya bila orangtua dikenal kurang baik perlakuan masyarakat terhadap anaknya menjadi waspada. 
Pentingkah status ketika seseorang dilahirkan? Sejarah membuktikan banyak negarawan besar lahir dari keluarga miskin atau berantakan seperti juga atlet, musisi dan artis. Abraham Lincoln dan Pele adalah contoh negarawan dan atlet yang datang dari keluarga miskin. Lalu ada musisi madonna, elvis dan banyak lainnya yang memulai membangun statusnya dari dasar. Kondisi sebaliknyapun dapat terjadi seperti mahasiswa yang mencuri bahkan membunuh, atau rohaniawan yang melecehkan seseorang. Status seseorang yang dipandang baik menjadi bertolak belakang dengan kelakuannya.
Status menjadi tidak penting apakah lahir dr keluarga miskin, lahir dr orangtua yg tidak jelas, atau keluarga berantakan yang penting adalah bersyukur atas kelahiran kita dan membiarkan Tuhan menentukan jalan hidup kita. Terkadang kita kecewa akan hidup kita, dengan pencapaian yang "begini-begini aja". Tidak ada pertumbuhan yang berarti, 20 tahun menjadi tukang siomay keliling sampai tua tetap saja jual siomay keliling.
Kita harus bisa. Apapun keinginan kita pasti bisa terwujud asal ada kemauan keras dari diri kita. Seorang salesman furniture selama 3 tahun keliling jual furniture ke toko-toko sekaligus menjadi penagih pada perusahaan pabrikan furniture.Suatu ketika dikala berisitrahat dia berpikir "kapan kayanya kalau jadi salesman saja?". Akhirnya dia beranikan diri buka toko furniture dan ternyata bisnisnya jalan. Selanjutnya dia buka lagi dan lagi hingga selama kurang dari 10 tahun sudah memiliki 8 toko furniture. Sukses tersebut mengubah statusnya, pada awalnya sebagai salesman menjadi independent business owner atau pemilik toko atau distributor. Tak hanya itu, orang tersebut menjadi distributor yang disenangi oleh produsen furniture yang menitipkan barang di tokonya karena selalu membayar tagihan tepat waktu dan target penjualan selalu tercapai. Namanya dibicarakan di kalangan produsen furniture dan menjadi rebutan untuk menjadi saluran distribusi produk furniture yang dihasilkan.
Jadi apa pesan Natal kali ini? Bahwa kita sebagai manusia harus punya mental Superior, bahwa segala sesuatu pasti bisa kita lakukan. Sebagai seorang pegawai bila diminta melakukan tugas dari atasan yang dirasakan berat jangan langsung menolak seperti orang bermental inferior tapi katakan Saya Bisa! Bila mengatakan bisa lalu laksanakan dengan benar, tidak asal jadi seperti orang bermental medioker, ya biasa-biasa aja deh, atau sebagai pelajar misalnya yang penting lulus deh. Nah mental inipun sebaiknya dihindari dan kita harus bermental superior. Pada Injil Matius 5: 39 dikatakan "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu". Perkataan tersebut juga menyiratkan agar kita memiliki mental superior utk tidak menjadi biasa atau sekedarnya saja. Lakukan lebih banyak dari yang orang biasa lakukan. Bila atlet atau musisi berlatih selama 8 jam sehari, dan kita ingin menjadi atlet atau musisi top maka kita harus berlatih 10 jam sehari. Pelajar juga begitu, bila mau menjadi juara harus lebih banyak belajar, membaca, mengaplikasikan dan mengevaluasi lebih banyak dari pelajar lainnya. Bila hal ini dilakukan maka bukan tak mungkin status kita berubah dan diapresiasi oleh orang-orang di sekitar kita.

Sabtu, 10 Desember 2011

Pelaksanaan MP3EI harus dilakukan dengan terobosan

Kupang (ANTARA News) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu, menegaskan, pelaksanaan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) harus dilakukan dengan terobosan.

Semua permasalahan harus diselesaikan secara cepat dan tepat waktu agar tidak mengganggu implementasi proyek di lapangan yang akan dimulai pada 2012, kata Mari yang merupakan Ketua Tim Kerja Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara, di Kupang, Selasa.

Dia mengemukakan hal itu pada rapat kerja Tim Kerja KP3EI Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara di Kupang. Rapat tersebut dihadiri sejumlah pengusaha nasional, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur NTT, Esthon Foenay.

"Kita sebagai tim kerja mempunyai tugas yang berat yaitu mengimplementasikan proyek yang sudah ditetapkan melalui peraturan presiden," katanya.

Artinya, tim harus menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat waktu karena kredibilitas dalam MP3EI sangat berpengaruh dalam kegiatan dan identifikasi.

Dia meminta agar komunikasi harus terus menerus dibangun antartim, sehingga selalu ada progres di tiap pertemuan.

Mengenai harapan terhadap daerah dia mengatakan, wakil di daerah harus melakukan konfirmasi terhadap "list of projeck", memastikan kapasitas lahan, perizinan.

Selain itu, melakukan koordinikasi ke semua sektor usaha, sehingga jika terdapat masalah, harus diindentifikasi bersama untuk diselesaikan secepatnya.

Dia mengakui masalah tanah sering menjadi persoalan tetapi diharapkan dapat diselesaikan sehingga semua proyek yang sudah dalam persiapan bisa dilaksanakan tepat waktu dan tidak terhambat karena masalah tanah.

Rapat kerja ini untuk mengkoordinasikan kerja antartim kerja dengan daerah. Rapat yang sama akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat (NTB).


Sumber:
(T.B017/A023) 
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 201
Selasa, 29 November 2011 19:55 WIB http://www.antaranews.com/berita/286968/pelaksanaan-mp3ei-harus-dilakukan-dengan-terobosan

Daya saing ekonomi Indonesia diharapkan meningkat

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa, mengharapkan daya saing perekonomian Indonesia makin meningkat setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Lahan bagi Kepentingan Publik disahkan menjadi UU oleh DPR.

"Saya harapkan dengan selesainya itu, hal yang berkaitan dengan competitiveness kita akan meningkat, kemudian doing bussines kita akan naik, dan kalau itu membaik bagus," ujarnya di Jakarta, Kamis.

Hatta mengatakan UU Pengadaan Lahan dapat memberikan keadilan bagi pemilik lahan dan pemerintah yang membutuhkan lahan sehingga percepatan pembangunan sarana infrastruktur yang masih terhambat dan terbengkalai dapat dimungkinkan.

Dalam UU tersebut, Hatta mengemukakan, penentuan harga atas suatu lahan akan diputuskan melalui keberadaan tim appraisal independen.

Namun, lanjut dia, apabila terdapat sengketa atau ketidaksepakatan mengenai harga tanah ataupun lahan, maka kedua pihak dipersilahkan untuk membawa permasalahan tersebut di pengadilan.

"Manakala mereka tak setuju, kita menempatkan itu ke pengadilan, pengadilan bersidang maksimum satu bulan untuk menetapkan harga. Manakala pengadilan mengetok harganya sekian, maka itu mengikat dan harus dieksekusi. Begitu pengadilan menetapkan, ya jalan," ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana mengatakan RUU Pengadaan Lahan untuk kepentingan publik siap diajukan pada rapat paripurna DPR RI.

"Sekarang RUU Lahan telah masuk dalam tim perumus dan tim sinkronisasi. Nanti Insya Allah 15 Desember diajukan ke paripurna untuk disahkan," ujarnya.

Armida mengharapkan, pengesahan undang-undang tersebut dapat mempercepat proses pembangunan sarana infrastruktur yang selama ini masih terhambat misalnya pelaksaanan proyek jalan tol trans Jawa.

"Nanti ini bisa mempercepat pembangunan infrastruktur dan untuk pembangunan lainnya. Pokoknya infrastruktur yang kemarin agak terhambat karena masalah lahan, nantinya bisa lebih cepat," ujarnya.


Sumber: (T.S034/A026)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © 2011 Kamis, 8 Desember 2011 21:00 WIB http://www.antaranews.com/berita/288167/daya-saing-ekonomi-indonesia-diharapkan-meningkat

Implementasi MP3EI melalui perkuatan konektivitas mendesak

Jakarta (ANTARA News) - Deputi Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana, Dedy S Priatna, menyatakan perlu percepatan implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2010-2025 melalui strategi perkuatan konektivitas nasional.

"Keterbatasan infrastruktur transportasi menjadi penghalang utama operasi dan investasi Indonesia, sehingga perlu percepatan implementasi MP3EI dalam konteks pembangunan infrastruktur transportasi," kata Dedy S Priatna dalam keterangan tertulis Bappenas yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berdasar Laporan "World Economic Forum Global Competitiveness 2010-2011", rangking kualitas infrastruktur Indonesia berada di posisi 90, jauh tertinggal dibanding Malaysia (27) dan Thailand (46). Keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur terutama transportasi menjadi pangkal rendahnya rangking Indonesia.

Satu dari tiga strategi utama pelaksanaan MP3EI adalah memperkuat konektivitas nasional yang mempunyai sasaran konektivitas intra koridor ekonomi, konektivitas antarkoridor ekonomi, dan konektivitas Internasional.

Pembangunan infrastruktur transportasi menjadi strategi utama agar penguatan konektivitas ini bisa tercapai.

Maksud dan tujuan dari penguatan konektivitas nasional adalah menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan (bukan keseragaman) melalui "inter-moda supply chains systems".

Penguatan konektivitas juga bertujuan untuk memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland). Penguatan konektivitas juga bertujuan menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan.

Penguatan konektivitas intra koridor ekonomi dilakukan dengan meningkatkan dan membangun jalan/pelayaran lintas di dalam koridor serta sarana dan prasarana perkeretaapian untuk penumpang dan barang, meningkatkan jalan akses lokal antara pusat-pusat pertumbuhan dengan fasilitas pendukung dan dengan wilayah belakangnya, termasuk wilayah-wilayah nonkoridor ekonomi.

Dengan meningkatkan pelayanan angkutan udara dan penerbangan perintis, dan pembangunan jaringan pendukung utama luar hingga ke pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan utama.

Sementara untuk menguatkan konektivitas antarkoridor ekonomi, hal yang dilakukan adalah memperlancar arus pengiriman barang dan jasa secara efisien dan efektif dan menurunkan biaya logistik dan ekonomi biaya tinggi, pengembangan interkoneksi antara pelabuhan utama (pusat koleksi dan distribusi) dengan pelabuhan lokal dan pelabuhan `hub" internasional, dan penguatan infrastruktur pendukung utama serat optik.

Sedangkan penguatan konektivitas internasional dilakukan melalui optimalisasi pengoperasian sistem National Single Window (NSW) di pelabuhan dan bandara yang berfungsi sebagai hub internasional, penerapan Customs Advance Trade System (CATS) dan NSW serta terkoneksinya sistem jaringan logistik nasional (national supply chain) dengan sistem jaringan logistik ASEAN (ASEAN supply chain) dan sistem jaringan logistik global (global supply chain) pada pelabuhan dan bandara internasional.

Penguatan juga dilakukan dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas operasional pelabuhan dan bandara internasional dengan menerapkan sistem manajemen logistik yang terintegrasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis, mengatakan, sasaran yang hendak dibenahi melalui implementasi MP3EI adalah pemerataan dan pengembangan industri di seluruh kawasan barat dan timur Indonesia sesuai dengan potensi daerah.

"Namun pemerataan pembangunan akan sulit dicapai apabila konsentrasi industri serta jasa strategis terpusat di Pulau Jawa terutama di Jabodetabek area yang tetap akan dijadikan sebagai kota metropolitan, sementara daerah luar Jawa akan tetap mengalami ketimpangan pembangunan, karena tidak meratanya persebaran penduduk sehingga pembangunan akses fasilitas publik tetap terfokus di Pulau Jawa," kata Harry. 


Sumber:
(TZ.A039/A027)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2011
Rabu, 23 November 2011 13:09 WIB http://www.antaranews.com/berita/286111/implementasi-mp3ei-melalui-perkuatan-konektivitas-mendesak

Infrastruktur Indonesia hingga 2014 kritis

Jakarta (ANTARA News) - Infrastruktur Indonesia hingga 2014 akan dalam kondisi kritis, sementara itu kebijakan pemerintah terbaru di sektor ini seperti MP3EI dan "PPP" tidak dipersiapkan secara matang, baik payung hukum maupun strategi untuk merealisasikan di lapangan.

Demikian benang merah yang disampaikan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Suyono Dikun, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rhendy Lamadjido dan Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum, Danang Parikesit dalam diskusi Bedah Buku Konstruksi Indonesia 2011" di Jakarta, Kamis.

Menurut Suyono, dalam tiga tahun ke depan itu adalah masa yang sangat kritis bagi Indonesia karena hanya ada dua opsi yang menghadang, yakni Indonesia mampu membangun infrastruktur strategis secara cepat dan radikal atau kehilangan momentum dan terperangkap dalam kemacetan sangat struktural berkepanjangan.

"Kemacetan itu tak hanya di jalan raya, tetapi juga di kereta api, pelabuhan, lapangan terbang, energi listrik, irigasi, air minum dan lainnya. Ini sangat masif dan akan berdampak sosial ekonomi sangat ekstrim, ekonomi biaya tinggi, logistik mahal, daya saing global menurun, kekacauan politik dan ekonomi, kesenjangan sosial ekonomi yang makin melebar," paparnya.

Jika Indonesia gagal membangun infrastruktur yang lebih modern, berkualitas dan efisien dalam waktu beberapa waktu kedepan, lanjutnya, maka negeri ini akan tertinggal dari bangsa-bangsa lain.

Mantan deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur ini juga mengakui bahwa sebenarnya secara kelembagaan, Indonesia sudah merintis percepatan penyelenggaraan infrastruktur melalui Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) dengan Perpres 81/2003 jo Perpres 42/2005 dan terakhir dengan Perpres 12/2011.

"Perpres 13/2010 tentang public private partnership (PPP) pun telah direvisi dengan Perpres 56/2011. Namun, perjuangan panjang lebih dari 10 tahun terakhir itu, belum juga membuahkan hasil yang menggembirakan," ucapnya.

Senada dengan Suyono, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rhendy Lamadjido menyatakan, persetujuannya dengan pendapat bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia memasuki fase kritis.

Hal itu, tegasnya, antara lain karena kebijakan dan politik anggaran untuk infrastruktur selama ini ada yang salah.

Ia memberikan contoh, tender proyek-proyek infrastruktur dilakukan mulai Juni-Juli dan baru ditandatangani kontraknya sekitar Agustus dan baru setelah itu anggaran cair.

"Ini dipersulit lagi dengan kegiatan lebaran dan natal. Sementara itu, pencairan dan tahun anggaran dibatasi akhir tahun," ujarnya.

Akibatnya, lanjut Rhendy yang juga Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional hasil Munas Organisasi itu, wajar jika penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum hingga September hanya 50,8 persen dan masih ada 1.500-an proyek-proyek infrastruktur di lingkungan kementerian itu, terancam tidak terealisasi.

"Sektor ini juga dihadapi para pelaku di lapangan tidak didukung oleh kebijakan bunga lunak, sehingga sudah mendesak pemerintah mempertimbangkan Bank Konstruksi," katanya.

Selain itu, kondisi itu diperparah, kebijakan baru yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti PPP dan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi), ternyata tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat seperti Undang-Undang.

"Wajar, jika investor dalam negeri dan asing, sulit masuk ke proyek-proyek infrastruktur," katanya menegaskan.

Hal penting lainnya, tambah Rhendy, sudah banyak produk Undang-Undang dan peraturan lain yang dikeluarkan tetapi konsistensi pemerintah untuk melaksanakannya sangat minim, seperti UU No 18/1999 tentang Jasa Konstruksi. "Pemerintah belum konsisten. Akibatnya saat ini ada dualisme kepemimpinan di LPJK," katanya.

Tak sesuai

Staf ahli Menteri Pekerjaan Umum, Danang Parikesit berpendapat, apa yang diharapkan pemerintah melalui sejumlah kebijakan untuk mempercepat seperti PPP dan MP3EI, tidak sesuai karena alat untuk mengimplementasikannya di lapangan tidak sesuai dan sulit direalisasikan.

"MP3EI itu awalnya kan hanya gagasan pada November 2009 dan ada istilah koridor ekonomi, tetapi pada Mei-Juni tahun ini, sudah diputuskan sebagai kebijakan, sementara alat dan strategi untuk mewujudkannya belum ada. Nah, baru saat ini, pemerintah mengejarnya," ucapnya, menjelaskan.

Untuk itu, pemerintah perlu mempertegas terkait dengan MP3EI dan PPP itu, yakni apakah sekedar rebranding atau untuk memacu kembali. "Kalau hanya rebranding, ya tidak terlalu soal tanpa dilandasi UU," katanya.

Terkait dengan situasi kritis pembangunan infrastruktur dalam tiga tahun ke depan, Danang menyebutnya, hal itu dalam konteks perbandingan dengan negara lain. "Tetapi secara absolut, infrastruktur Indonesia tumbuh," ujarnya.

Kemudian, dalam konteks pembiayaan infrastruktur yang saat ini peran APBN 30 persen, tambah Danang, atau mengharapkan swasta masuk mendanai 70 persen maka perlu tekad bersama agar proses dan pertanggung jawaban pemanfaatan 30 persen itu secara benar.

"Jika yang 30 persen sudah benar, transparan, `fair` dan seterusnya maka 70 persen dari swasta itu akan datang dengan mudah," demikian Danang.


Sumber: 
 (E008/C004)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © 2011
Kamis, 24 November 2011 17:05 WIB http://www.antaranews.com/berita/286262/infrastruktur-indonesia-hingga-2014-kritis

KAI optimistic it can finish the airport railway in 2013

State-owned railway firm PT Kereta Api Indonesia (KAI) says the railway system that will connect the Soekarno-Hatta International Airport to train stations in Jakarta will be in full operation by the end of 2013.
“I think the development can be finished within two years. So I assume at the end of 2013 the airport train will be finished,” KAI president director Ignasius Jonan said on Thursday as quoted by tribunnews.com.
Land acquisition for the airport railway system has been ongoing, leaving only four kilometers of land yet to be acquired.
According to Jonan, the total budget for the whole project would reach Rp 2.25 trillion (US$250 million).

Sumber: The Jakarta Post, Jakarta | Thu, 12/08/2011 8:18 PMhttp://www.thejakartapost.com/news/2011/12/08/kai-optimistic-it-can-finish-airport-railway-2013.html

Aqua gaet Kereta Api garap rute Sukabumi-Jakarta

JAKARTA: PT Tirta investama atau Danone Aqua dan PT Kereta Api Indonesia sepakati pengembangan kereta api angkutan barang rute Cicurug Sukabumi ke Jakarta. 
 
Proyek ini nantinya mengangkut 4.000 ton galon Aqua per hari dan ditargetkan terealisasi pada 2013.
 
"Kami dengan PT KAI sepakat untuk angkut 4000 ton Aqua per hari, itu setara dengan 100 kontainer. Salah satu yang perlu dibenahi adalah rel R33 diganti menjadi R54," ujar Customer Service and Logistic, Mochamad Bimo dalam acara penandatangan memorandum of understanding (MoU) dengan PT KAI, di Jakarta hari ini, Jumat, 9 Desember.
 
Penandatanganan dilakukan oleh Presiden Direktur PT Tirta Investama Bernard Ducros dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Ignasius Jonan dan disaksikan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono.
 
Menurut Bimo, yang perlu dipikirkan untuk terealisasinya angkutan barang menggunakan kereta api adalah padatnya jalur penumpang kereta dari Bogor ke Jakarta. Namun pihaknya tetap berkomitmen untuk turut menyukseskan proyek tersebut, karena melalui proyek ini gas buang yang dihasilkan lebih rendah.
 
"Setiap hari dari pabrik kami ada 200-250 truk yang angkut Aqua berisi penuh, kalau dihitung sama baliknya [galon kosong] itu berarti 400-500 truk per hari. Truk-truk itu sering terkendala macet, oleh karena itu kami ingin proyek ini segera terwujud," ungkapnya. 
 
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengaku sangat mendukung kerja sama yang dilakukan antara Aqua dan PT Kereta Api Indonesia dalam pengangkutan hasil produksi dari Cicurug, Jawa Barat, ke Jakarta. Secara biaya itu lebih ekonomis. "Kalau kita lihat konsumsi bahan bakarnya dengan kereta api itu 0,1 liter per kontainer per kilometer, tetapi kalau memakai truk 0,5 liter per kontainer/kilometer," ujarnya.
 
Efisiensi itu, lanjut Bambang, akan membawa dampak beruntun atau multifier effect yang besar disemua lini. Dengan menggunakan angkutan kereta, polusi udara akan menurun drastis karena truk lebih polutif 4-5 kali dari kereta. Selain itu, kecelakaan di jalan juga akan menurun. "Kalau jalan lebih awet, anggarannya bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih mendesak," tuturnya.
 
Bambang mengaku pemerintah masih kesulitan mengembangkan rute kereta api karena minimnya anggaran. "Kalau investasi baru untuk kereta barang oleh swasta bisa lebih cepat, karena captive bisnisnya lebih jelas, seperti untuk mengangkut aluminium di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur
sepanjang 130 km dengan nilai investasi US$1,5 miliar. Tetapi kalau kereta penumpang harus memikirkan layanan ekonomi, yang ada sekarang hanya PT KAI," tutur Bambang. 
 
Presiden Direktur Tirta Investama Bernard Ducros mengatakan keberadaan sarana transportasi alternatif untuk membawa Aqua dengan menggunakan kereta api merupakan salah satu solusi mengurangi kepadatan jalan raya sekaligus perintis mengalihkan sistem angkutan barang bagi pebisnis di Jabodetabek.
 
"Kami percaya pemerintah juga secara serius melihat potensi besar kereta angkutan barang di jalur ini," kata Bernard. (ln)
 
Sumber:

Rabu, 07 Desember 2011

Kadin Sambut Positif Insentif Di Sektor Logistik

JAKARTA : Kamar Dagang dan Industri menyambut baik rencana pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan transportasi dan logistik nasional untuk meningkatkan perdagangan domestik.

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Industri, dan Logistik Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Natsir Mansyur mengatakan pemerintah perlu mendukung program penyehatan biaya logistik dan biaya penunjang logistik.

“Penyehatan biaya logistik itu misalkan biaya angkutan barang dan pangan,” ujar Natsir kepada Bisnis, hari ini.

Terkait biaya penunjang logistik, Natsir menjelaskan pemerintah perlu memberikan insentif untuk pembelian kapal angkutan barang, dan alat transportasi agar bisa dibeli dengan harga terjangkau. Peningkatan jumlah kendaraan, menurut dia, akan membantu kapasitas angkut logistik semakin lancar.

Selain pemberian insentif, menurut dia, pemerintah perlu lebih memfokuskan diri pada perbaikan infrastruktur penunjang distribusi logistik. Seperti, dia mencontohkan pemerintah perlu membuka pelabuhan baru untuk mengatasi sesaknya kegiatan distribusi di pelabuhan yang sudah ada saat ini.

Dengan pemberian insentif, Natsir berharap target efisiensi biaya logistik akan lebih cepat terwujud. Sebelumnya dia mengatakan biaya logistik di Indonesia termasuk tinggi dibandingkan negara lain, yakni sekitar 17% dari biaya produksi.

“Saya optimis Asean Economic Community bisa tekan biaya logistik dari 17% menjadi 10% pada 2015. Dengan insentif nanti semoga bisa semakin terwujud,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah akan memberikan insentif untuk menekan tingginya ongkos logistik yang membebani pelaku usaha lokal. Ini dilakukan untuk memperluas perdagangan domestik sebagai upaya menutupi lemahnya perdagangan internasional akibat krisis global.

“Perbaiki insentif akan dilakukan untuk meningkatkan sistem logistik nasional,” ujar Hatta. (arh)



Sumber:

Oleh Lavinda
Selasa, 06 Desember 2011 | 19:12 WIB